Tag Archives: PARLEMENTARIA

BULETIN PARLEMENTARIA

Nomor 999/III/2018
Buletin Parlementaria edisi kali ini mengulas dua topik utama seperti BPIH Naik 0,9 Persen, Pelayanan Harus Ditingkatkan. DPR menekankan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2018 mengalami kenaikan 0,9 persen dibanding tahun lalu. Meskipun begitu, pelayanan harus tetap ditingkatkan sehingga kasus keterlambatan visa tidak boleh terjadi lagi, pelayanan katering dan akomodasi serta transportasi di Mekkah harus dijadikan prioritas, dengan begitu tingkat kepuasan jemaah makin meningkat. Kenaikan BPIH sebesar Rp345 ribu menurut Anggota Komisi VIII DPR Iqbal Romzi merupakan angka yang sangat realistis terkait dengan kenaikan harga di Arab Saudi dengan harapan jajaran Kemenag tetap meningkatkan semangat untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengamanan terbaik kepada jamaah haji. POLRI Harus Antisipasi Kerawanan Pilkada. Peta kerawanan sudah dilakukan Polri, tinggal bagaimana teknis mengantisipasi kerawanan tersebut agar tidak terjadinya konflik horizontal. Mimika, Papua berada di rating teratas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dalam Pilkada serentak 2018. Menurut Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding di daerah tersebut ada lima pasang calon bupati, satu calon yang di dukung semua partai politik digugurkan oleh KPUD setempat sementara empat pasang calon lainnya dari jalur independen diloloskan. Tentu akan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Baca Buletin Parlementaria edisi ini Selengkapnya di Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Bengkulu.

 

BULETIN PARLEMENTARIA

Nomor 997/I/III/2018 Maret 2018

Topik utama yang dibahas kali ini yaitu DPR RI Bambang Soesatyo beserta Menteri Sosial Idrus Marham mengunjungi dan melihat langsung lokasi bencana serta kondisi masyarakat yang terkena musibah tanah longsor di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Berdasarkan data korban terakhir, korban meninggal yaitu berjumlah 11 orang, 7 hilang, 12 luka-luka, 642 orang mengungsi di desa capar, 196 orang mengungsi di Desa Pasir Panjang dan 36 rumah rusak berat. Atas kejadian tersebut keduanya juga memberikan bantuan sosial sebesar Rp 1,6 miliar yang diterima langsung oleh korban. selain memberikan bantuan, keduanya juga memberikan empati dan semangat kepada saudara-saudara yang terkena musibah. Fungsi DPR RI sebagai lembaga legislatif yaitu memastikan eksekutif dalam hal ini yang diwakili Kementerian Sosial bisa segera melakukan langkah-langkah penanganan bencana. Kenaikan BBM Harus Ditolak. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan pemerintah seharusnya tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi di tengah isi daya beli masyarakat yang semakin menurun. Kenaikan BBM ini harus diprotes karena pemerintah tidk mampu memberikan suatu kemudahan dan fasilitas kepada rakyat terkait dengan BBM. Terhtung sejak Februari Pertamina menaikkan harga minyak nonsubsidi seperti Pertamax, Dexlite maupun Pertalite sekitar Rp 300 untuk Wilayah Jawa dan Bali sedangkan di luar wilayah tersebut kenaikannya beragam. Misalnya harga Pertamax di Jakarta naik menjadi Rp 8.900, Dexlite naik dari Rp 7.500 menjadi Rp 8.100 per liter.

Topik lainnya dapat dibaca pemustaka ketika berkunjung ke UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu. Buletin ini tersedia di Ruang Referensi lantai 3. Selamat Membaca.

BULETIN PARLEMENTARIA

Nomor 996/IV/II/2018 Februari 2018

Edisi kali ini membahas tentang Investigasi dan Evaluasi Longsor Underpass Jalan Parimeter Selatan Bandara Soekarno Hatta. Longsornya underpass Jalan Parimeter Selatan Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten yang menelan korban jiwa. Menurut Ketua Komisi V DPR Ri dicurigai karena pembangunan yang dituntut cepat selesai berakibat kurang sempurnanya aspek desain awal, pelaksanaan, sampai pengawasan konstruksi dan juga menyayangkan adanya keterlambatan penanggulangan bencana, dalam hal penyelamatan terhadap korban yang tertimbun longsor. DPR Institusi Paling Transparan. DPR dinilai sebagai institusi negara paling transparan saat ini, Transparansi dan Akuntabilitas DPR sudah tak diragukan lagi yaitu peresmian klinik e-LHKPN beberapa waktu lalu oleh Ketua DPR RI membuktikan bahwa DPR punya semangat memerangi korupsi di internalnya sendiri.

Topik lainnya dapat dibaca pemustaka di ruang Referensi lantai 3 UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu. Selamat Membaca.

 

BULETIN PARLEMENTARIA

Nomor 995/III/II/2018
Februari 2018

Edisi Buletin Parlementaria Nomor 995 kali ini membahas tentang (1) Peresmian Klinik e-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN) oleh DPR dan KPK. Peresmian klinik e-LHKPN adalah bagian dari komitmen DPR terhadap pemberantasan korupsi sekaligus bukti adanya sinergi antara DPR dan KPK. Menurut Bamsoet tujuannya untuk mempermudah para anggota DPR yang pada awal jabatan sudah melaporkan harta kekayaan pada KPK, kemudian pada perjalanannya selama 5 tahun ada perubahan-perubahan. Hal tersebut juga memberikan kesadaran bahwa melaporkan kekayaan merupakan salah satu tindak pencegahan korupsi di lingkungan legislatif.  (2) DPR Butuh Kritik. Derasnya kecaman ke DPR dengan disahkannya revisi UU MD3 diantaranya DPR ditiduh anti kritik, dan menghambat demokrasi serta mengurangi kontrol masyarakat kepada DPR. Dalam pidatonya ketua DPR menanggapi bahwa DPR butuh kritik, bahkan kalimat “Kami Butuh Kritik” terpampang di layar sidang paripurna. DPR senantiasa memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat yang sifatnya membangun. Besarnya perhatian atas kritik masyarakat tersebut, Ketua DPR mengisyaratkan akan diadakannya lomba kritik dengan mengundang para pihak termasuk pakar menilai kritik-kritik yang disampaikan.

Topik-topik didalam Buletin Parlementaria lainnya dapat dibaca Pemustaka di Ruang Referensi UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu.

 

 

 

BULETIN PARLEMENTARIA

Buletin Parlementaria Nomor 994 edisi Februari 2018 menitikberatkan pada topik Revisi UU MD3 Perkuat Fungsi Legislasi. Revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidaklah semata-mata menambah kursi pimpinan dalam lembaga legislatif. penambahan pimpinan hanya merupakan dinamika politik, yang menjadi inti dari revisi adalah penguatan fungsi legislasi yang dibarengi badan spesifik yang melaksanakannya yaitu badan legislasi. Menurut Menkumham Yasonna Laoly keputusan revisi UU MD3 tersebut sebagai bentuk akomodasi dari asas keadilan dalam tafsiran yaitu hanya penambahan sesuai dengan urutan peserta pemilu yang berdasarkan perolehan suara. Pemerintah dapat menyetujui Revisi UU MD3 karena di dalamnya ada penguatan Baleg dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang periode lalu sempat dihapus dan sekarang baru diraskan kepentingannya kembali.

Buletin ini dapat dibaca oleh pemustaka dari ruang Referensi lantai 3 UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu.