Tag Archives: BULETIN

BULETIN PARLEMENTARIA

Nomor 999/III/2018
Buletin Parlementaria edisi kali ini mengulas dua topik utama seperti BPIH Naik 0,9 Persen, Pelayanan Harus Ditingkatkan. DPR menekankan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2018 mengalami kenaikan 0,9 persen dibanding tahun lalu. Meskipun begitu, pelayanan harus tetap ditingkatkan sehingga kasus keterlambatan visa tidak boleh terjadi lagi, pelayanan katering dan akomodasi serta transportasi di Mekkah harus dijadikan prioritas, dengan begitu tingkat kepuasan jemaah makin meningkat. Kenaikan BPIH sebesar Rp345 ribu menurut Anggota Komisi VIII DPR Iqbal Romzi merupakan angka yang sangat realistis terkait dengan kenaikan harga di Arab Saudi dengan harapan jajaran Kemenag tetap meningkatkan semangat untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengamanan terbaik kepada jamaah haji. POLRI Harus Antisipasi Kerawanan Pilkada. Peta kerawanan sudah dilakukan Polri, tinggal bagaimana teknis mengantisipasi kerawanan tersebut agar tidak terjadinya konflik horizontal. Mimika, Papua berada di rating teratas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dalam Pilkada serentak 2018. Menurut Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding di daerah tersebut ada lima pasang calon bupati, satu calon yang di dukung semua partai politik digugurkan oleh KPUD setempat sementara empat pasang calon lainnya dari jalur independen diloloskan. Tentu akan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Baca Buletin Parlementaria edisi ini Selengkapnya di Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Bengkulu.

 

BULETIN KINERJA

                                                                                                                                                  Edisi XXXV/Kuartal I 2018

Buletin Kinerja ini diterbitkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan. Dalam edisi XXXV tahun 2018 memiliki beberapan topik seperti (1) Manfaat IMF-WB AM 2018 Bagi Indonesia. IMF-WB AM 2018 merupakan pertemuan tahunan dari sektor keuangan dan perekonomian terbesar di dunia yang dihadiri oleh kurang lebih 15.000 orang yang terdiri dari: delegasi pemerintah, investor pelaku sektor keuangan, pimpinan/staf IMF-WBG, non govermental organization atau civil society organization, akademisi, journalist, press, observer dll. Proses pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah IMF-WB AM 2018 dimulai sejak September 2014. Indonesia terpilih dalam proses pemungutan suara oleh negara-negara anggota IMF dan World Bank dan kemudian dilakukan penandatanganan “Agreement for the 2018 AM of the Boar’s of Governors of the IMF and the World Bank Group” tanggal 10 Oktober 2015. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah imf-WBG AM 2018 semakin menunjukkan kepercayaan dunia terhadap indonesia dalam bidang stabilitas keamanan, politik, dan tentunya keberhasilan di bidang ekonomi. (2) Peran PP INSW Dalam Peningkatan Daya Saing Nasional. Indonesia Nasional Single Window (INSW) merupakan suatu sistem layanan publik terintegrasi yang menyediakan fasilitas pengajuan dan pemrosesan informasi standar elektronik guna menyelesaikan semua proses kegiatan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor, impor dan transit untuk meningkatkan daya saing nasional. PP INSW merupakan satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kementerian Keuangan. Secara resmi PP INSW dibentuk pada tahun 2014 melalui Perpres No. 76 tahun 2014. Fungsi PP INSW antara lain: penerapan penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous prosesing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making for custom release and clerance of cargoes). (3) Implementasi ZI WBK/WBBM di Lingkungan Kemenkeu. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (ZI WBK/WBBM) merupakan upaya untuk mengakselerasi pencapaian sasaran program reformasi birokrasi yang terkait dengan perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Secara agregat nasional sampai dengan tahun 2017 terdapat 132 unit kerja yang mendapatkan predikat ZI Menuju WBK/WBBM dari Kementerian PAN dan RB dengan rincian 109 unit kerja mendapatkan predikat WBK dan 23 unit kerja mendapatkan predikat WBBM, dari jumlah tersebut terdapat 29 unit kerja (10 unit kerja berpredikat WBBM dan 19 unit kerja berpredikat WBK) atau 21% berasal dari Kementerian Keuangan.

Baca artikel lainnya di Buletin Kinerja Edisi XXXV tahun 2018 ini di Ruang Referensi Gedung UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu.

BULETIN PARLEMENTARIA

Nomor 996/IV/II/2018 Februari 2018

Edisi kali ini membahas tentang Investigasi dan Evaluasi Longsor Underpass Jalan Parimeter Selatan Bandara Soekarno Hatta. Longsornya underpass Jalan Parimeter Selatan Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten yang menelan korban jiwa. Menurut Ketua Komisi V DPR Ri dicurigai karena pembangunan yang dituntut cepat selesai berakibat kurang sempurnanya aspek desain awal, pelaksanaan, sampai pengawasan konstruksi dan juga menyayangkan adanya keterlambatan penanggulangan bencana, dalam hal penyelamatan terhadap korban yang tertimbun longsor. DPR Institusi Paling Transparan. DPR dinilai sebagai institusi negara paling transparan saat ini, Transparansi dan Akuntabilitas DPR sudah tak diragukan lagi yaitu peresmian klinik e-LHKPN beberapa waktu lalu oleh Ketua DPR RI membuktikan bahwa DPR punya semangat memerangi korupsi di internalnya sendiri.

Topik lainnya dapat dibaca pemustaka di ruang Referensi lantai 3 UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu. Selamat Membaca.

 

BULETIN PARLEMENTARIA

Buletin Parlementaria Nomor 994 edisi Februari 2018 menitikberatkan pada topik Revisi UU MD3 Perkuat Fungsi Legislasi. Revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidaklah semata-mata menambah kursi pimpinan dalam lembaga legislatif. penambahan pimpinan hanya merupakan dinamika politik, yang menjadi inti dari revisi adalah penguatan fungsi legislasi yang dibarengi badan spesifik yang melaksanakannya yaitu badan legislasi. Menurut Menkumham Yasonna Laoly keputusan revisi UU MD3 tersebut sebagai bentuk akomodasi dari asas keadilan dalam tafsiran yaitu hanya penambahan sesuai dengan urutan peserta pemilu yang berdasarkan perolehan suara. Pemerintah dapat menyetujui Revisi UU MD3 karena di dalamnya ada penguatan Baleg dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang periode lalu sempat dihapus dan sekarang baru diraskan kepentingannya kembali.

Buletin ini dapat dibaca oleh pemustaka dari ruang Referensi lantai 3 UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu.

BULETIN PARLEMENTARIA

Nomor 993/I/II/2018  Februari 2018

Edisi Nomor 993 Buletin Parlementaria ini menyajikan topik utama yaitu (1) BURT Minta Adanya Rekam Medis Untuk Anggota DPR. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau layanan Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi para pesertanya di Rumah Sakit Pertamina, Balikpapan. BURT DPR Meminta perlu adanya rekam medis para pejabat negara sehingga dengan satu kartu tersebut bisa di rumah sakit provider manapun bisa melihat bahwa ada historis penyakit, kemudian juga obat apa saja yang pernah dikonsumsi. sehingga pada saat ada yang mengalami sakit, dokternya tidak perlu susah payah, tinggal melihat dari sejarahnya jadi dapat ditangani dengan cepat. Selengkapnya pemustaka dapat membaca Buletin ini di ruang referensi lantai 3 UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu.