HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TEORI DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA

Tulisan ini mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan hukum perkawinan beda agama dan didukung dengan fakta fenomena-fenomena empirik di lapangan masih terjadinya perkawinan beda agama di tengah-tengah masyarakat yang telah terpola dalam kehidupan lembaga hukum perkawinan di Indonesia, juga menjadi salah satu alasan ditulisnya masalah ini, di samping alasan-alasan teknis lainnya. Dilatarbelakangi masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang hukum perkawinan beda agama dan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaannya di Indonesia. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 8 (delapan) Bab. Bab kesatu diuraikan tentang latar belakang. Bab kedua tentang kerangka teoritik, yang masing-masing menguraikan landasan teori yang dipakai dalam membahas dan mengkaji hukum perkawinan beda agama, seperti; teori Hak Azasi Manusia (HAM) teori hukum pembangunan, teori pluralisme hukum dan unifikasi hukum, teori chaos, dan teori hukum berbasis agama. Bab ketiga diuraikan tentang Pengaturan Perkawinan Beda Agama, yang dibagi dalam beberapa periode. Bab keempat diuraikan tentang Hukum Perkawinan Beda Agama menurut agama-agama, antara lain; (1) Menurut agama Islam, meliputi; (i) Perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita Musyrik, (ii) Perkawinan antara seorang pria Muslim dengan Ahlul-kitab, (iii) Perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan pria non Muslim. (2) Menurut agama Nasrani, meliputi; (i) Agama Katolik, (ii) Agama Protestan, (3) Menurut agama Hindu, (4) Menurut agama Budha, (5) Menurut agama Khonghuchu, dan (6) Menurut beberapa negara Muslim. Bab kelima diuraikan tentang Praktik Perkawinan Beda Agama di Indonesia, yang meliputi: (i) Perkawinan Beda Agama berdasarkan Penetapan Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, (ii) Perkawinan Beda Agama yang dilaksanakan di luar negeri dan akibat hukumnya. Bab keenam diuraikan tentang sahnya Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bab ketujuh diuraikan tentang upaya hukum yang dapat dilakukan apabila pasangan Perkawinan Beda Agama mengalami penolakan oleh Kantor Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama, dan Pengadilan. Terakhir Bab kedelapan dimuat beberapa kesimpulan dan saran.

Buku ini diambil dari laman Repository Universitas Bengkulu
http://repository.unib.ac.id/11437/