Category Archives: Majalah

WARTA PENGAWASAN

NOMOR 4 TAHUN 2017
ISSN: 0854-0519

Warta Pengawasan merupakan majalah terbitan BPKP. Edisi kali ini Nomor 4 membahas sejumlah topik pilihan seperti Urgensi Penguatan APIPPersoalan yang dihadapi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) saat ini adalah keefektifannya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya mencegah terjadinya penyimpangan, Mengingat APIP mengemban tanggung jawab besar terhadap kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan dalam sistem pengawasan intern APIP yaitu Pertama, struktur kelembagaan APIP saat ini belum mencerminkan independensi. Kedua, ketidakserasian aturan pelaksanaan pengawasan intern oleh APIP terutama dalam hal ini yaitu audit keuangan. Ketiga, kurang kuatnya dasar hukum pelaksanaan pengawasan intern oleh APIP. Keempat, tingkat kapabilitas APIP masih rendah dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kelima, implementasi standar audit bervariasi antara daerah/instansi yang satu dengan lainnya. Keenam, kurangnya komitmen kepala daerah/pimpinan instansi dalam memandang pentingnya pengawasan intern bagi tata kelola pemerintahan. Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP 60/2008) menyebutkan tiga syarat minimal agar APIP dikatakan efektif, yaitu (1) APIP dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (assurance activities); (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (anti corruption activities); dan (3) memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (consulting activities).

Artikel lainnya dapat dibaca di ruang Referensi Lantai 3 UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu

KEBUDAYAAN

No. 06 Volume IV Edisi Nov – Des 2017

Media Kebudayaan Volume IV ini memiliki topik-topik yang sangat menarik untuk dibaca, yaitu tentang Pinisi, Seni Pembuatan Perahu Tradisional Asli Sulawesi Selatan diakui UNESCO ke dalam UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Penetapan Pinisi: Art of Boatbuilding in South Sulawesi ke dalam warisan budaya Takbenda UNESCO merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap arti penting pengetahuan akan teknik perkapalan tradisional yang dimiliki oleh nenek moyang bangsa Indonesia yang diturunkan dari generasi ke generasi dan yang masih berkembang sampai hari ini. Bukan hanya berupa teknik pembuatan kapal, namun kearifan-kearifan yang berada di dalamnya. Konon, nama Pinisi diambil dari nama sebuah kota di Italia yaitu Venezia, yang menjadi bandar terkemuka di kawasan Laut Tengah yang banyak disinggahi kapal dari berbagai penjuru dunia pada masa lampau. Ada dua versi mengenai sejarah Pinisi, versi pertama menyebutkan kapal Pinisi dibuat oleh Martin Perrot, seorang keturunan Perancis-Jerman yang melarikan diri ke Kuala Trengganu. Versi lainnya merunut kepada cerita di dalam naskah Lontara La Galigo, yang mengatakan kapal Pinisi pertama sudah ada sejak abad ke-14 dan dibuat oleh putra mahkota Kerajaan Luwu, Sawerigading, untuk digunakan berlayar menuju Tiongkok. Artikel selengkapnya dapat dibaca di ruang Referensi lantai 3 UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu.

MEDIA BPP (BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN)

Media BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) merupakan terbitan dari Kementrian Dalam Negeri. BPP Kemendagri telah banyak menyusun program kerja ke depan selama satu tahun. Ragam kegiatan kelitbangan telah banyak dilakukan oleh Puslitbang Kemendargri dalam kajian dan penelitian mengenai Pemerintahan Dalam Negeri. edisi kali ini menyajikan laporan utama seperti Sesuai Di Program, Tak Royal di Pendanaan. Beragam program yang telah dijalankan BPP Kemendagri pada 2017 sudah dilakukan hingga menuai ragam apresiasi baik dari Menteri Dalam Negeri maupun dari Pemerintahan Daerah. BPP dinilai kian fokus dalam menajalankan program-program yang dibutuhkan. Namun hadirnya program-program tersebut tak berbanding lurus dengan anggaran yang dialokasikan setiap tahun. Lembaga riset tersebut selalu mendapat selalu mendapat dana terkecil jika dibanding komponen lainnya di KEMENDAGRI. Walaupun Badan Penelitian dan Pengembangan seharusnya diperankan sebagai ujung tombak Kementrian Dalam Negeri dalam perumusan kebijakan guna menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Majalah ini dapat dibaca oeh pemustaka di lantai 3 UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu

BULETIN PARLEMENTARIA

Nomor 997/I/III/2018 Maret 2018

Topik utama yang dibahas kali ini yaitu DPR RI Bambang Soesatyo beserta Menteri Sosial Idrus Marham mengunjungi dan melihat langsung lokasi bencana serta kondisi masyarakat yang terkena musibah tanah longsor di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Berdasarkan data korban terakhir, korban meninggal yaitu berjumlah 11 orang, 7 hilang, 12 luka-luka, 642 orang mengungsi di desa capar, 196 orang mengungsi di Desa Pasir Panjang dan 36 rumah rusak berat. Atas kejadian tersebut keduanya juga memberikan bantuan sosial sebesar Rp 1,6 miliar yang diterima langsung oleh korban. selain memberikan bantuan, keduanya juga memberikan empati dan semangat kepada saudara-saudara yang terkena musibah. Fungsi DPR RI sebagai lembaga legislatif yaitu memastikan eksekutif dalam hal ini yang diwakili Kementerian Sosial bisa segera melakukan langkah-langkah penanganan bencana. Kenaikan BBM Harus Ditolak. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan pemerintah seharusnya tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi di tengah isi daya beli masyarakat yang semakin menurun. Kenaikan BBM ini harus diprotes karena pemerintah tidk mampu memberikan suatu kemudahan dan fasilitas kepada rakyat terkait dengan BBM. Terhtung sejak Februari Pertamina menaikkan harga minyak nonsubsidi seperti Pertamax, Dexlite maupun Pertalite sekitar Rp 300 untuk Wilayah Jawa dan Bali sedangkan di luar wilayah tersebut kenaikannya beragam. Misalnya harga Pertamax di Jakarta naik menjadi Rp 8.900, Dexlite naik dari Rp 7.500 menjadi Rp 8.100 per liter.

Topik lainnya dapat dibaca pemustaka ketika berkunjung ke UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu. Buletin ini tersedia di Ruang Referensi lantai 3. Selamat Membaca.

MEDIA KEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

Volume XIII/No.125/Februari 2018

Media Keuangan adalah majalah resmi Kementrian Keuangan. Diterbitkan oleh Sekretariat Jendral Kementrian Keuangan. Media Keuangan memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya. Edisi Nomor 125 ini memiliki laporan utama yaitu Padat Karya Membangun Desa. Kunjungan langsung Presiden RI meninjau salah satu pembangunan irigasi di daerah persawahan Kabupaten Tegal. melihat secara langsung dimulainya pelaksanaan program padat karya tunai yang telah dipersiapkan sejak tahun 2017. Program ini tidak hanya akan meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan peningkatan daya belinya, namun juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Masyarakat bisa bekerja dalam pembangunan infrastruktur melalui Skema Dana Desa yang telah ada. Tujuannya adalah agar masyarakat di desa bisa memperoleh pekerjaan dan mendapat upah secara harian  atau mingguan.

Baca artikel Media Keuangan selengkapnya di ruang Referensi lantai 3 UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu.