Category Archives: Majalah

MAJALAH PARLEMENTARIA

EDISI 157 TH. XLVIII 2018
Parlementaria
edisi 157 ini menyoroti antisipasi politik uang dan kampanye hitam (black campaign) dengan berharap, kontestasi demokrasi akan berjalan pada treknya, pemilu atau pemilu kepala daerah serentak yang jurdil dan bersih. Dengan demikian pesta demokrasi tersebut menghasilkan pemimpin yang bersih, amanah, berintegrasi sehingga mampu membawa masyarakat makin makmur dan sejahtera. Laporan utama edisi ini berisikan topik Potensi Politik Uang Selalu Ada. Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon “Potensi politik uang selalu ada dengan memanfaatkan kelemahan dari konstituen dengan mengadakan atau menjanjikan atau memberikan uang”. Dengan kultur masyarakat yang lemah akan kesadaran politik, tentunya dapat dengan mudah dipengaruhi oleh uang dalam memilih calon tertentu. Hampir setiap pemberitaan selalu menampilkan kabar kurang baik mengenai perjalanan demokrasi yang membuat proses gugatan pasca pemilu selalu menumpuk di Mahkamah Konstitusi, salah satu yang menjadi gugatan adalah praktek politik uang yang dianggap sebagian besar pihak menilai hasil pemilu menjadi inkonstitutional.

Berbagai langkah telah disiapkan termasuk regulasi untuk memberantas politik uang. Sebab pada dasarnya politik uang mencederai demokrasi. Upaya penegakan hukum untuk melepaskan pilkada dari jerat politik uang harus lebih solid dan terkoordinasi antar aktor-aktor negara yang memegang otoritas.

Baca edisi ini di Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Bengkulu.

BULETIN PARLEMENTARIA

Nomor 999/III/2018
Buletin Parlementaria edisi kali ini mengulas dua topik utama seperti BPIH Naik 0,9 Persen, Pelayanan Harus Ditingkatkan. DPR menekankan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2018 mengalami kenaikan 0,9 persen dibanding tahun lalu. Meskipun begitu, pelayanan harus tetap ditingkatkan sehingga kasus keterlambatan visa tidak boleh terjadi lagi, pelayanan katering dan akomodasi serta transportasi di Mekkah harus dijadikan prioritas, dengan begitu tingkat kepuasan jemaah makin meningkat. Kenaikan BPIH sebesar Rp345 ribu menurut Anggota Komisi VIII DPR Iqbal Romzi merupakan angka yang sangat realistis terkait dengan kenaikan harga di Arab Saudi dengan harapan jajaran Kemenag tetap meningkatkan semangat untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengamanan terbaik kepada jamaah haji. POLRI Harus Antisipasi Kerawanan Pilkada. Peta kerawanan sudah dilakukan Polri, tinggal bagaimana teknis mengantisipasi kerawanan tersebut agar tidak terjadinya konflik horizontal. Mimika, Papua berada di rating teratas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dalam Pilkada serentak 2018. Menurut Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding di daerah tersebut ada lima pasang calon bupati, satu calon yang di dukung semua partai politik digugurkan oleh KPUD setempat sementara empat pasang calon lainnya dari jalur independen diloloskan. Tentu akan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Baca Buletin Parlementaria edisi ini Selengkapnya di Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Bengkulu.

 

BULETIN KINERJA

                                                                                                                                                  Edisi XXXV/Kuartal I 2018

Buletin Kinerja ini diterbitkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan. Dalam edisi XXXV tahun 2018 memiliki beberapan topik seperti (1) Manfaat IMF-WB AM 2018 Bagi Indonesia. IMF-WB AM 2018 merupakan pertemuan tahunan dari sektor keuangan dan perekonomian terbesar di dunia yang dihadiri oleh kurang lebih 15.000 orang yang terdiri dari: delegasi pemerintah, investor pelaku sektor keuangan, pimpinan/staf IMF-WBG, non govermental organization atau civil society organization, akademisi, journalist, press, observer dll. Proses pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah IMF-WB AM 2018 dimulai sejak September 2014. Indonesia terpilih dalam proses pemungutan suara oleh negara-negara anggota IMF dan World Bank dan kemudian dilakukan penandatanganan “Agreement for the 2018 AM of the Boar’s of Governors of the IMF and the World Bank Group” tanggal 10 Oktober 2015. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah imf-WBG AM 2018 semakin menunjukkan kepercayaan dunia terhadap indonesia dalam bidang stabilitas keamanan, politik, dan tentunya keberhasilan di bidang ekonomi. (2) Peran PP INSW Dalam Peningkatan Daya Saing Nasional. Indonesia Nasional Single Window (INSW) merupakan suatu sistem layanan publik terintegrasi yang menyediakan fasilitas pengajuan dan pemrosesan informasi standar elektronik guna menyelesaikan semua proses kegiatan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor, impor dan transit untuk meningkatkan daya saing nasional. PP INSW merupakan satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kementerian Keuangan. Secara resmi PP INSW dibentuk pada tahun 2014 melalui Perpres No. 76 tahun 2014. Fungsi PP INSW antara lain: penerapan penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous prosesing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making for custom release and clerance of cargoes). (3) Implementasi ZI WBK/WBBM di Lingkungan Kemenkeu. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (ZI WBK/WBBM) merupakan upaya untuk mengakselerasi pencapaian sasaran program reformasi birokrasi yang terkait dengan perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Secara agregat nasional sampai dengan tahun 2017 terdapat 132 unit kerja yang mendapatkan predikat ZI Menuju WBK/WBBM dari Kementerian PAN dan RB dengan rincian 109 unit kerja mendapatkan predikat WBK dan 23 unit kerja mendapatkan predikat WBBM, dari jumlah tersebut terdapat 29 unit kerja (10 unit kerja berpredikat WBBM dan 19 unit kerja berpredikat WBK) atau 21% berasal dari Kementerian Keuangan.

Baca artikel lainnya di Buletin Kinerja Edisi XXXV tahun 2018 ini di Ruang Referensi Gedung UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu.

WARTA PENGAWASAN

NOMOR 4 TAHUN 2017
ISSN: 0854-0519

Warta Pengawasan merupakan majalah terbitan BPKP. Edisi kali ini Nomor 4 membahas sejumlah topik pilihan seperti Urgensi Penguatan APIPPersoalan yang dihadapi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) saat ini adalah keefektifannya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya mencegah terjadinya penyimpangan, Mengingat APIP mengemban tanggung jawab besar terhadap kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan dalam sistem pengawasan intern APIP yaitu Pertama, struktur kelembagaan APIP saat ini belum mencerminkan independensi. Kedua, ketidakserasian aturan pelaksanaan pengawasan intern oleh APIP terutama dalam hal ini yaitu audit keuangan. Ketiga, kurang kuatnya dasar hukum pelaksanaan pengawasan intern oleh APIP. Keempat, tingkat kapabilitas APIP masih rendah dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kelima, implementasi standar audit bervariasi antara daerah/instansi yang satu dengan lainnya. Keenam, kurangnya komitmen kepala daerah/pimpinan instansi dalam memandang pentingnya pengawasan intern bagi tata kelola pemerintahan. Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP 60/2008) menyebutkan tiga syarat minimal agar APIP dikatakan efektif, yaitu (1) APIP dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (assurance activities); (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (anti corruption activities); dan (3) memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (consulting activities).

Artikel lainnya dapat dibaca di ruang Referensi Lantai 3 UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu

KEBUDAYAAN

No. 06 Volume IV Edisi Nov – Des 2017

Media Kebudayaan Volume IV ini memiliki topik-topik yang sangat menarik untuk dibaca, yaitu tentang Pinisi, Seni Pembuatan Perahu Tradisional Asli Sulawesi Selatan diakui UNESCO ke dalam UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Penetapan Pinisi: Art of Boatbuilding in South Sulawesi ke dalam warisan budaya Takbenda UNESCO merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap arti penting pengetahuan akan teknik perkapalan tradisional yang dimiliki oleh nenek moyang bangsa Indonesia yang diturunkan dari generasi ke generasi dan yang masih berkembang sampai hari ini. Bukan hanya berupa teknik pembuatan kapal, namun kearifan-kearifan yang berada di dalamnya. Konon, nama Pinisi diambil dari nama sebuah kota di Italia yaitu Venezia, yang menjadi bandar terkemuka di kawasan Laut Tengah yang banyak disinggahi kapal dari berbagai penjuru dunia pada masa lampau. Ada dua versi mengenai sejarah Pinisi, versi pertama menyebutkan kapal Pinisi dibuat oleh Martin Perrot, seorang keturunan Perancis-Jerman yang melarikan diri ke Kuala Trengganu. Versi lainnya merunut kepada cerita di dalam naskah Lontara La Galigo, yang mengatakan kapal Pinisi pertama sudah ada sejak abad ke-14 dan dibuat oleh putra mahkota Kerajaan Luwu, Sawerigading, untuk digunakan berlayar menuju Tiongkok. Artikel selengkapnya dapat dibaca di ruang Referensi lantai 3 UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu.