Category Archives: Majalah

MAJALAH TEMPO

Majalah Tempo kali ini mengulas topik utama tentang Sengketa Lahan Batu Bara di Kalimantan Selatan Melibatkan Aparat Keamanan dan Militer. Pada tahun 2010 Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden SBY mengkaji kandungan batu bara di Pulau Laut. Satgas memperkirakan cadangan batu bara di dalam perut pulau di sebelah timur kalimantan selatan itu mencapai 100 juta metrik ton yang bisa ditambang selama 40-50 tahun kedepan.

PT. Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) merupakan salah satu pemilik konsensi batu bara di Pulau Laut. Bersama tiga anak usahanya yaitu PT. Sebuku Tanjung Coal, PT. Sebuku Batubai Coal dan PT. Sebuku Sejaka Coal. PT. SILO menguasai 22 ribu hekhar lahan. Perusahaan itu baru merencanakan beroperasi 2017 lalu meski sudah mengantongi izin sejak 2010.

Lahan SILO Group di Pulau Laut bersebelahan dengan kebun PT. Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM) miliki Syamsuddin melalui Jhonlin Group berkongsi dengan PT. Inhutani II. MSAM mendapat izin perkebunan sawit seluas 11.500 hektar pada 2013 yang beririsan dengan lahan SILO yang merupakan pangkal perseteruan SILO dengan  Syamsuddin.

Syamsuddin dikenal sebagai kerabat Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor. Pada pertengahan tahun 2017, MSAM mulai menanami kebunnya dengan sawit dengan dikawal pasukan Brimob Polri termasuk di lahan yang tumpang tindih. SILO keberatan karena menganggap daerah tersebut masuk wilayah konsensinya.

Grup SILO lalu mencari cantolan ke tentara. Pada September 2017 lalu, bekas Komandan Jendral Kopassus, Soenarko diangkat menjadi direktur utama SILO Group. Menurut Soenarko, ia masuk ke SILO karena diminta Gatot Nurmantyo yang saat itu masih menjabat Panglima TNI. Gatot bercerita bahwa ada perusahaan yang dizalimi pemerintah daerah.

Kepala Polda Kalimantan Selatan Rachmat Mulyana mengakui situasi di perbatasan lahan MSAM dengan SILO Group sempat memanas menjelang akhir 2017.

Untuk ulasan lengkapnya, pemustaka dapat membacanya di Ruang Referensi lantai III Perpustakaan UNIB.

 

 

MAJALAH TEMPO

Majalah Tempo edisi kali ini menyoroti beberapa hal penting seperti PALANGAN POLITIK JENDERAL GATOT. Resmi pensiun beberapa waktu yang lalu, Gatot belum mendeklarasikan diri bakal maju dalam pemilihan presiden tahun depan. Walau belum berterus terang akan berlaga, Gatot sudah memiliki tim pengelola media sosialnya. Meski tingkat keterpilihannya masih rendah, namanya hampir selalu mengekor Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Gatot berfikir “Politik itu harus sabar, politik itu cair”. Gatot sendiri mengatakan akan Blakblakan soal rencana politiknya mulai April ini. NYANYIAN SETENGAH HATI SETYA. Jaksa KPK menuntut Setya Novanto 16 tahun penjara dan menolak permohonan justice collabor-nya. Menurut Jaksa, perbuatan dan keterangan bekas Ketua DPR  itu belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang whistleblower dan justice collaborator misalnya Setya dianggap belum signifikan membongkar kejahatan proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Jaksa juga menilai Setya belum membuka pelaku besar lain perkara e-KTP dan belum mengembalikan seluruh hasil kejahatannya.

Selengkapnya dapat dibaca di ruang Referensi lantai 3 Gedung Perpustakaan Universitas Bengkulu.

 

MAJALAH PARLEMENTARIA

EDISI 157 TH. XLVIII 2018
Parlementaria
edisi 157 ini menyoroti antisipasi politik uang dan kampanye hitam (black campaign) dengan berharap, kontestasi demokrasi akan berjalan pada treknya, pemilu atau pemilu kepala daerah serentak yang jurdil dan bersih. Dengan demikian pesta demokrasi tersebut menghasilkan pemimpin yang bersih, amanah, berintegrasi sehingga mampu membawa masyarakat makin makmur dan sejahtera. Laporan utama edisi ini berisikan topik Potensi Politik Uang Selalu Ada. Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon “Potensi politik uang selalu ada dengan memanfaatkan kelemahan dari konstituen dengan mengadakan atau menjanjikan atau memberikan uang”. Dengan kultur masyarakat yang lemah akan kesadaran politik, tentunya dapat dengan mudah dipengaruhi oleh uang dalam memilih calon tertentu. Hampir setiap pemberitaan selalu menampilkan kabar kurang baik mengenai perjalanan demokrasi yang membuat proses gugatan pasca pemilu selalu menumpuk di Mahkamah Konstitusi, salah satu yang menjadi gugatan adalah praktek politik uang yang dianggap sebagian besar pihak menilai hasil pemilu menjadi inkonstitutional.

Berbagai langkah telah disiapkan termasuk regulasi untuk memberantas politik uang. Sebab pada dasarnya politik uang mencederai demokrasi. Upaya penegakan hukum untuk melepaskan pilkada dari jerat politik uang harus lebih solid dan terkoordinasi antar aktor-aktor negara yang memegang otoritas.

Baca edisi ini di Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Bengkulu.

BULETIN PARLEMENTARIA

Nomor 999/III/2018
Buletin Parlementaria edisi kali ini mengulas dua topik utama seperti BPIH Naik 0,9 Persen, Pelayanan Harus Ditingkatkan. DPR menekankan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2018 mengalami kenaikan 0,9 persen dibanding tahun lalu. Meskipun begitu, pelayanan harus tetap ditingkatkan sehingga kasus keterlambatan visa tidak boleh terjadi lagi, pelayanan katering dan akomodasi serta transportasi di Mekkah harus dijadikan prioritas, dengan begitu tingkat kepuasan jemaah makin meningkat. Kenaikan BPIH sebesar Rp345 ribu menurut Anggota Komisi VIII DPR Iqbal Romzi merupakan angka yang sangat realistis terkait dengan kenaikan harga di Arab Saudi dengan harapan jajaran Kemenag tetap meningkatkan semangat untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengamanan terbaik kepada jamaah haji. POLRI Harus Antisipasi Kerawanan Pilkada. Peta kerawanan sudah dilakukan Polri, tinggal bagaimana teknis mengantisipasi kerawanan tersebut agar tidak terjadinya konflik horizontal. Mimika, Papua berada di rating teratas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dalam Pilkada serentak 2018. Menurut Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding di daerah tersebut ada lima pasang calon bupati, satu calon yang di dukung semua partai politik digugurkan oleh KPUD setempat sementara empat pasang calon lainnya dari jalur independen diloloskan. Tentu akan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Baca Buletin Parlementaria edisi ini Selengkapnya di Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Bengkulu.

 

BULETIN KINERJA

                                                                                                                                                  Edisi XXXV/Kuartal I 2018

Buletin Kinerja ini diterbitkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementrian Keuangan. Dalam edisi XXXV tahun 2018 memiliki beberapan topik seperti (1) Manfaat IMF-WB AM 2018 Bagi Indonesia. IMF-WB AM 2018 merupakan pertemuan tahunan dari sektor keuangan dan perekonomian terbesar di dunia yang dihadiri oleh kurang lebih 15.000 orang yang terdiri dari: delegasi pemerintah, investor pelaku sektor keuangan, pimpinan/staf IMF-WBG, non govermental organization atau civil society organization, akademisi, journalist, press, observer dll. Proses pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah IMF-WB AM 2018 dimulai sejak September 2014. Indonesia terpilih dalam proses pemungutan suara oleh negara-negara anggota IMF dan World Bank dan kemudian dilakukan penandatanganan “Agreement for the 2018 AM of the Boar’s of Governors of the IMF and the World Bank Group” tanggal 10 Oktober 2015. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah imf-WBG AM 2018 semakin menunjukkan kepercayaan dunia terhadap indonesia dalam bidang stabilitas keamanan, politik, dan tentunya keberhasilan di bidang ekonomi. (2) Peran PP INSW Dalam Peningkatan Daya Saing Nasional. Indonesia Nasional Single Window (INSW) merupakan suatu sistem layanan publik terintegrasi yang menyediakan fasilitas pengajuan dan pemrosesan informasi standar elektronik guna menyelesaikan semua proses kegiatan dalam penanganan lalu lintas barang ekspor, impor dan transit untuk meningkatkan daya saing nasional. PP INSW merupakan satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kementerian Keuangan. Secara resmi PP INSW dibentuk pada tahun 2014 melalui Perpres No. 76 tahun 2014. Fungsi PP INSW antara lain: penerapan penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous prosesing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making for custom release and clerance of cargoes). (3) Implementasi ZI WBK/WBBM di Lingkungan Kemenkeu. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (ZI WBK/WBBM) merupakan upaya untuk mengakselerasi pencapaian sasaran program reformasi birokrasi yang terkait dengan perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Secara agregat nasional sampai dengan tahun 2017 terdapat 132 unit kerja yang mendapatkan predikat ZI Menuju WBK/WBBM dari Kementerian PAN dan RB dengan rincian 109 unit kerja mendapatkan predikat WBK dan 23 unit kerja mendapatkan predikat WBBM, dari jumlah tersebut terdapat 29 unit kerja (10 unit kerja berpredikat WBBM dan 19 unit kerja berpredikat WBK) atau 21% berasal dari Kementerian Keuangan.

Baca artikel lainnya di Buletin Kinerja Edisi XXXV tahun 2018 ini di Ruang Referensi Gedung UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu.