Nomor 999/III/2018
Buletin Parlementaria edisi kali ini mengulas dua topik utama seperti BPIH Naik 0,9 Persen, Pelayanan Harus Ditingkatkan. DPR menekankan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2018 mengalami kenaikan 0,9 persen dibanding tahun lalu. Meskipun begitu, pelayanan harus tetap ditingkatkan sehingga kasus keterlambatan visa tidak boleh terjadi lagi, pelayanan katering dan akomodasi serta transportasi di Mekkah harus dijadikan prioritas, dengan begitu tingkat kepuasan jemaah makin meningkat. Kenaikan BPIH sebesar Rp345 ribu menurut Anggota Komisi VIII DPR Iqbal Romzi merupakan angka yang sangat realistis terkait dengan kenaikan harga di Arab Saudi dengan harapan jajaran Kemenag tetap meningkatkan semangat untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengamanan terbaik kepada jamaah haji. POLRI Harus Antisipasi Kerawanan Pilkada. Peta kerawanan sudah dilakukan Polri, tinggal bagaimana teknis mengantisipasi kerawanan tersebut agar tidak terjadinya konflik horizontal. Mimika, Papua berada di rating teratas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dalam Pilkada serentak 2018. Menurut Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding di daerah tersebut ada lima pasang calon bupati, satu calon yang di dukung semua partai politik digugurkan oleh KPUD setempat sementara empat pasang calon lainnya dari jalur independen diloloskan. Tentu akan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Baca Buletin Parlementaria edisi ini Selengkapnya di Ruang Referensi Perpustakaan Universitas Bengkulu.

Buletin Parlementaria Nomor 994 edisi Februari 2018 menitikberatkan pada topik Revisi UU MD3 Perkuat Fungsi Legislasi. Revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidaklah semata-mata menambah kursi pimpinan dalam lembaga legislatif. penambahan pimpinan hanya merupakan dinamika politik, yang menjadi inti dari revisi adalah penguatan fungsi legislasi yang dibarengi badan spesifik yang melaksanakannya yaitu badan legislasi. Menurut Menkumham Yasonna Laoly keputusan revisi UU MD3 tersebut sebagai bentuk akomodasi dari asas keadilan dalam tafsiran yaitu hanya penambahan sesuai dengan urutan peserta pemilu yang berdasarkan perolehan suara. Pemerintah dapat menyetujui Revisi UU MD3 karena di dalamnya ada penguatan Baleg dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang periode lalu sempat dihapus dan sekarang baru diraskan kepentingannya kembali.

Buletin ini dapat dibaca oleh pemustaka dari ruang Referensi lantai 3 UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu.

Nomor 993/I/II/2018  Februari 2018

Edisi Nomor 993 Buletin Parlementaria ini menyajikan topik utama yaitu (1) BURT Minta Adanya Rekam Medis Untuk Anggota DPR. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau layanan Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi para pesertanya di Rumah Sakit Pertamina, Balikpapan. BURT DPR Meminta perlu adanya rekam medis para pejabat negara sehingga dengan satu kartu tersebut bisa di rumah sakit provider manapun bisa melihat bahwa ada historis penyakit, kemudian juga obat apa saja yang pernah dikonsumsi. sehingga pada saat ada yang mengalami sakit, dokternya tidak perlu susah payah, tinggal melihat dari sejarahnya jadi dapat ditangani dengan cepat. Selengkapnya pemustaka dapat membaca Buletin ini di ruang referensi lantai 3 UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu.

Nomor 991/III/I/2018    Januari 2018

Buletin Parlementaria Nomor 991/III/I/2018 edisi Januari tahun 2018 kali ini membahas berbagai topik seperti : (1) Bambang Soesatyo resmi menduduki kursi Ketua DPR RI. Bamsoet dilantik dan diambil sumpahnya pada Rapat Paripurna DPR RI yang dihadiri oleh pimpinan dan para anggora DPR, Wakapolri, Jaksa Agung serta keluarganya sendiri. Dalam pidatonya Bamsoet menyampaikan salam tiga jari yang dia sebut ‘lapangan kerja’, sembako murah, dan rumah murah sebagai tujuannya berada di gedung parlemen. (2) Pemerintah Harus Seimbangkan Harga Beras. Komisi IV DPR RI menolak rencana pemerintah yang akan melakukan impor beras dalam mengatasi tingginya harga beras dan menambah stok beras nasional. disinyalir adanya pihak yang dengan sengaja menyebabkan harga beras menjadi tinggi. Satgas Ketahanan Pangan harus bergerak cepat dalam menyelidiki penyebab tingginya harga beras serta mengungkap aktor dan pihak-pihak yang merugikan hajat hidup orang banyak dan masyarakat kecil. (3) Bulog Harus Atasi Defisit Beras yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Peran Bulog menjadi keniscayaan untuk dapat dimaksimalkan dan juga pemerintah dalam hal ini diimbau agar peduli dan punya keberpihakan pada nasib petani. Dengan memperhatikan petani kualitas beras nasional bisa ditingkatkan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri. (4) Pimpinan DPR tetapkan Pimpinan Pansus RUU Kewirausahaan Nasional. Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) tentang Kewirausahaan Nasional DPR RI menetapkan 4 pimpinan dari tiga puluh anggota Pansus. RUU tentang Kewirausahaan Nasional ini sejatinya telah masuk dalam Prolegnas 2016 yang merupakan carry over dari Prolegnas 2015 yang harus segera dibahas dan disahkan mengingat RUU tersebut tidak hanya menjadi kebutuhan negara, melainkan juga kepentingan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat.  (5) Komisi V Tinjau Pembangunan Infrastruktur Bener Meriah dan Bireuen, Provinsi Aceh. Kunjungan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah diawali dengan meninjau Bandara Rembele, Bener Meriah. (6) Industri Pertahanan Nasional (Inhanas) Diharapkan Bisa Imbangi Produk Impor Alutsista yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan alutsista nasional dalam skala kecil untuk memperkuat pertahanan nasional. (7) Komisi I Bahas RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Arab Saudi. RUU tersebut diharapkan bisa ikut menciptakan perdamaian internasional. (8) Verifikasi Faktual Parpol Akan Disesuaikan dengan PKPU. DPR dan Pemerintah menyepakati keputusan MK tentang verifikasi faktual untuk disesuaikan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan prinsip tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. (9) Perlu Pemetaan Wilayah untuk Tangani Gizi Buruk. Pemetaan wilayah rawan gizi buruk menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan akses kesehatan warga. (10) Pemerintah Dituntut Kembangkan UMKM. Mengingat UMKM dipandang memiliki potensi dan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

Buletin ini menyajikan berbagai topik lainnya, Pemustaka dapat membacanya di lantai 3 Ruang Referensi UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu.